Prolog: Makan Malam dengan Musuh
BLACK POST | Dalam sejarah politik Indonesia, lawan tidak selalu harus dihancurkan dengan peluru. Itu adalah cara lama, cara yang terlalu kasar. Di negeri ini, musuh tidak dilenyapkan dari muka bumi; mereka justru diundang masuk, disuguhi kursi empuk, dan perlahan diminta diam di meja makan. Inilah seni kekuasaan yang paling sunyi: Kooptasi. Tak ada tank yang menderu di jalanan, tak ada darah yang tumpah. Yang tersisa hanyalah hening—ketika teriakan lantang perlahan berubah menjadi bisikan sopan di dalam ruang berpendingin udara.
Definisi yang Tak Tertulis
Sejatinya, kooptasi adalah cara kekuasaan memeluk lawan sedemikian erat hingga mereka tak bisa bernapas. Sistem ini menyerap segala bentuk ancaman—baik itu pemimpin baru, oposisi yang garang, maupun aktivis kritis—bukan untuk berbagi kuasa, melainkan untuk mengebiri bahaya. Jangan sebut ini sebagai rekonsiliasi, apalagi persatuan. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang mutlak. Wajah penguasa boleh berubah, posisi bisa bergeser, tetapi mesin kekuasaan itu sendiri tetap bekerja melindas seperti sedia kala.
Orde Baru: Demokrasi Seolah-olah
Menengok ke belakang pasca 1966, Indonesia tidak hanya sibuk membangun gedung, tetapi juga membangun sangkar. Orde Baru membiarkan partai politik tetap hidup, asalkan tidak menggigit. Tokoh-tokoh kritis tidak selalu dipenjara; banyak dari mereka justru diberi panggung di Senayan dan dibuat sibuk dengan seremoni belaka. Lewat Dwifungsi, seragam loreng menjaga sipil bukan dengan senjata, melainkan dengan jabatan. Hasilnya adalah sebuah demokrasi prosedural: pemilu yang rutin, tetapi tanpa kejutan. Rezim ini tidak membunuh lawan, ia menjinakkan mereka.
Reformasi 1998: Revolusi Setengah Hati
Reformasi datang membawa janji “Baru, Bersih, dan Adil.” Namun, ketakutan akan chaos membuat kita memilih jalan memutar. Kompromi pun terjadi di ruang-ruang tertutup: elite lama tidak dibuang, struktur lama tidak dibongkar. Mereka hanya berganti jaket. Reformasi akhirnya menjadi transisi yang damai, tetapi harganya sangat mahal. Harga damai itu adalah membiarkan masa lalu tetap duduk nyaman di kursi depan masa depan.
Demokrasi Tanpa Oposisi
Zaman telah berganti, namun pola lama terus berulang. Lihatlah hari ini: mereka yang dulu berteriak “Lawan!” di panggung kampanye, kini duduk manis dalam rapat kabinet. Atas nama “Stabilitas” dan “Persatuan Nasional,” oposisi telah menjadi barang langka. Parlemen kehilangan taringnya, berubah fungsi sekadar menjadi stempel kebijakan. Ini bukan lagi persatuan, ini adalah kartel. Konflik diredam bukan karena masalah rakyat telah selesai, tetapi karena semua orang di lingkar kekuasaan sudah kebagian kue.
Aktivis dan Oligarki: Idealism yang Digerus AC
Dulu, aktivis adalah mimpi buruk penguasa. Kini, banyak dari mereka bermetamorfosis menjadi staf khusus, duduk di kursi kulit, merancang kebijakan, dan menyusun narasi. Apakah mereka berkhianat? Belum tentu. Namun, sadarilah bahwa ketika kritik berpindah dari jalanan yang panas ke memo internal yang dingin, publik kehilangan suaranya. Kooptasi tidak membungkam mulut; ia hanya mengganti toa demonstran dengan notulen rapat.
Di sisi lain, kekuasaan butuh bensin bernama modal. Pengusaha merapat bukan untuk mengabdi, tapi untuk berinvestasi. Undang-undang bisa dipesan, proyek bisa diatur. Ini bukan konspirasi bawah tanah, melainkan mekanisme pasar yang terbuka di istana. Ketika kebijakan negara lebih ramah pada investor daripada rakyat kecil, saat itulah kooptasi bermutasi sempurna menjadi oligarki.
Epilog: Anestesi Kebangsaan
Bahaya terbesar dari kooptasi justru karena ia tidak terasa sakit. Ia bekerja seperti bius, menciptakan ilusi bahwa negara ini aman, stabil, dan “akur”. Padahal, ketiadaan keributan bukan berarti keadilan sedang tegak; itu hanya berarti semua pengganggu sudah ditenangkan. Sejarah mengajarkan satu hal: stabilitas tanpa kritik hanyalah bom waktu yang detiknya sedang kita hitung mundur.
Dan pertanyaannya sekarang: Apakah kita sedang damai, atau kita sebenarnya sedang tertidur? (red/open/BP)
by Lhynaa Marlinaa
