BLACK POST | DEPOK | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Depok menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter *Makin Ditekan Makin Melawan* yang dilanjutkan dengan diskusi kritis mengenai demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan arah gerakan mahasiswa dalam memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan tersebut berlangsung di Warnoes Margonda, Depok, Selasa (20/10/2026) malam.
Mengusung tema “Dua Tahun Prabowo–Gibran: Pertumbuhan Tanpa Kesejahteraan, Kekuasaan Tanpa Kendali”, kegiatan ini menjadi ruang refleksi untuk mengevaluasi kondisi sosial-politik nasional sekaligus membahas berbagai keresahan masyarakat terhadap arah demokrasi, ketimpangan kesejahteraan, dan pelaksanaan kekuasaan di Indonesia.
Agenda diawali dengan pemutaran film dokumenter *Makin Ditekan Makin Melawan*. Film tersebut menjadi pintu masuk bagi peserta untuk mendiskusikan tekanan terhadap gerakan masyarakat, dinamika demokrasi, serta pentingnya mempertahankan daya kritis di tengah situasi kebangsaan yang dinilai semakin kompleks.
Direktur Utama Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cabang Depok, Muchamad Rafidzal Sunarto, membuka rangkaian kegiatan melalui agenda nobar sebelum diskusi dimulai. Forum kemudian menghadirkan Muhammad Jibril, yang akrab disapa Jebe, selaku Kepala Bidang Pembinaan Umat (PU) HMI Cabang Depok, serta Eka Salsabila, kader Korps HMI-Wati (Kohati) HMI Cabang Depok, sebagai pemantik diskusi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum HMI Cabang Depok, Muhammad Rihandi, dan pakar hukum tata negara, Dr. Syukur Mandar, S.H., M.H. Sejumlah kader HMI dari berbagai komisariat se-Cabang Depok juga hadir bersama pelanggan Warnoes Margonda yang mengikuti jalannya kegiatan.
Berdasarkan keterangan penyelenggara, sebanyak 47 kader HMI se-Cabang Depok mengikuti agenda tersebut. Sementara itu, jumlah keseluruhan orang yang hadir, termasuk pelanggan Warnoes Margonda, diperkirakan mencapai 83 orang.
Kader Pertanyakan Revolusi, Oligarki, dan Masa Depan Gerakan Mahasiswa
Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan munculnya sejumlah pertanyaan kritis mengenai makna revolusi, strategi perubahan, dan kemampuan gerakan mahasiswa menghadapi struktur kekuasaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan kegelisahan kader dalam mencari relevansi perjuangan mahasiswa di tengah tekanan ekonomi dan situasi politik yang penuh tantangan.
Javier, kader Komisariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan melakukan perubahan ketika masyarakat justru dihadapkan pada tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Revolusi apa yang harus dilakukan di tengah setiap individu harus bertahan hidup?”
Pertanyaan tersebut menyoroti dilema antara kebutuhan mempertahankan kehidupan secara personal dan tanggung jawab kolektif untuk mendorong perubahan sosial. Ketika masyarakat disibukkan oleh persoalan ekonomi dan keberlangsungan hidup, gerakan mahasiswa dituntut untuk menemukan pendekatan yang tidak hanya idealistis, tetapi juga mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi rakyat.
Pertanyaan berikutnya disampaikan Dika, Kepala Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Depok, yang menekankan pentingnya kejelasan langkah dalam memperjuangkan perubahan.
“Apa revolusi konkret yang bisa dilakukan?”
Pertanyaan tersebut membawa diskusi pada persoalan mendasar mengenai bagaimana gagasan perubahan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Perjuangan mahasiswa tidak cukup berhenti pada kritik, demonstrasi, atau slogan perubahan, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pengawalan kebijakan, penguatan kesadaran publik, konsolidasi organisasi, dan kerja-kerja yang memiliki dampak terhadap masyarakat.
Sementara itu, Zuffar, kader Komisariat Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), menyampaikan pandangan skeptis mengenai kemungkinan gerakan mahasiswa menghadapi kekuatan oligarki.
Ia mempertanyakan efektivitas revolusi dan melontarkan kritik bahwa tidak ada yang dapat menang melawan oligarki. Dari pandangan tersebut, Zuffar mempertanyakan bagaimana gerakan mahasiswa seharusnya mengambil posisi ketika berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan.
Pertanyaan itu menjadi salah satu titik penting dalam diskusi karena menyentuh persoalan kepercayaan terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri. Ketika perubahan dianggap sulit diwujudkan dan kekuasaan dipandang terlalu kuat untuk ditandingi, mahasiswa dihadapkan pada pilihan untuk menyerah pada keadaan atau membangun strategi perjuangan yang lebih terarah.
Ketiga pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa keresahan kader tidak hanya berkaitan dengan evaluasi terhadap pemerintahan, tetapi juga menyangkut efektivitas gerakan, keberpihakan kepada masyarakat, serta kemampuan organisasi mahasiswa mempertahankan idealisme di tengah realitas kehidupan.
Pakar Hukum Tata Negara: Perubahan Membutuhkan Kesadaran, Strategi, dan Keberanian Mengawal Kekuasaan
Berbagai pertanyaan kader tersebut kemudian ditanggapi oleh pakar hukum tata negara, Dr. Syukur Mandar, S.H., M.H. Diskusi menempatkan persoalan revolusi dan gerakan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas, yakni hubungan antara kekuasaan, demokrasi, kesadaran masyarakat, dan tanggung jawab warga negara.
Menjawab kegelisahan mengenai masyarakat yang semakin disibukkan oleh tuntutan bertahan hidup, perubahan sosial perlu dipahami sebagai proses yang tidak terpisah dari realitas kehidupan rakyat. Persoalan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari merupakan kondisi nyata yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam perjuangan kolektif. Karena itu, gerakan mahasiswa perlu membangun kedekatan dengan persoalan masyarakat, bukan sekadar berbicara atas nama rakyat tanpa memahami kesulitan yang mereka hadapi.
Dalam konteks tersebut, perjuangan tidak harus dimaknai semata-mata sebagai perubahan besar yang berlangsung secara instan. Perubahan dapat dibangun melalui penguatan kesadaran kritis, pendidikan publik, konsolidasi masyarakat, serta keberanian mengawasi kebijakan dan menuntut pertanggungjawaban penyelenggara negara. Langkah-langkah tersebut membutuhkan kesinambungan agar kritik dapat berkembang menjadi kekuatan sosial yang terorganisasi.
Mengenai pertanyaan tentang revolusi konkret, diskusi menekankan pentingnya membedakan antara semangat perubahan dan kemampuan mewujudkannya. Gerakan yang kuat membutuhkan tujuan yang jelas, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, organisasi yang solid, dan strategi yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Tanpa itu, kritik berisiko berhenti sebagai ekspresi ketidakpuasan tanpa menghasilkan perubahan yang berarti.
Sementara itu, keraguan terhadap kemampuan mahasiswa menghadapi oligarki menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan demokrasi. Besarnya pengaruh kekuatan ekonomi dan politik tidak semestinya menjadi alasan untuk menghilangkan daya kritis. Sebaliknya, kondisi tersebut menuntut mahasiswa untuk memperkuat kapasitas intelektual, menjaga independensi organisasi, membangun solidaritas, dan mengawal kekuasaan melalui mekanisme demokrasi serta konstitusi.
Dalam perspektif hukum tata negara, kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembatasan kewenangan, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Karena itu, kritik terhadap pemerintah perlu diarahkan pada kebijakan dan tindakan yang dapat diuji secara objektif, dengan tetap menjaga keberanian menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan publik.
Pembahasan tersebut menggarisbawahi bahwa gerakan mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan kemarahan terhadap keadaan. Perjuangan membutuhkan pengetahuan untuk membaca persoalan, keberanian untuk menyampaikan kritik, dan strategi untuk membangun perubahan. Sikap skeptis terhadap kekuasaan perlu dijawab dengan penguatan gerakan, bukan dengan menyerah pada anggapan bahwa perubahan merupakan sesuatu yang mustahil.
Muhammad Rihandi Tutup Diskusi dengan Penegasan tentang Tanggung Jawab Perjuangan
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup oleh Ketua Umum HMI Cabang Depok, Muhammad Rihandi. Dalam penutupan tersebut, forum kembali diarahkan pada pentingnya menjaga idealisme, merawat tradisi intelektual, dan memastikan bahwa kritik mahasiswa tidak berhenti sebagai wacana.
Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi pengingat bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menguji jalannya kekuasaan dan menilai kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat. Namun, tanggung jawab itu juga menuntut mahasiswa untuk mengevaluasi dirinya sendiri: apakah gerakan yang dibangun benar-benar memiliki arah, apakah kritik yang disampaikan didukung argumentasi yang kuat, dan apakah perjuangan yang dilakukan mampu menjawab persoalan rakyat.
Dalam konteks tersebut, kritik bukan sekadar keberanian untuk menolak atau mempertanyakan. Kritik harus disertai kemampuan menawarkan gagasan, membangun kesadaran, serta mengawal perubahan secara konsisten. Idealisme mahasiswa tidak cukup dipertahankan melalui retorika, tetapi perlu dibuktikan melalui kerja organisasi dan keberpihakan yang nyata.
Penutupan ini sekaligus menegaskan pentingnya menjadikan ruang diskusi sebagai tempat untuk mempertemukan perbedaan pandangan secara terbuka. Keraguan, kritik, dan pertanyaan yang sulit tidak seharusnya dihindari, melainkan menjadi bahan untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat arah perjuangan.
Bagi HMI Cabang Depok, kegiatan tersebut bukan hanya agenda memperingati dua tahun pemerintahan, melainkan bagian dari upaya menjaga ruang intelektual kader dan memperkuat peran mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Melalui pemutaran film dokumenter dan diskusi terbuka, kader didorong untuk tidak hanya menjadi penonton atas berbagai persoalan bangsa, tetapi juga membangun kemampuan untuk memahami, mengkritisi, dan mengawal jalannya kekuasaan.
Pada akhirnya, tantangan gerakan mahasiswa bukan hanya bagaimana menyuarakan perlawanan, tetapi bagaimana menjaga agar perjuangan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi, ketimpangan, dan berbagai persoalan demokrasi, keberanian berpikir kritis perlu berjalan beriringan dengan pengetahuan, konsistensi, dan tanggung jawab.
Melalui kegiatan ini, HMI Cabang Depok berupaya merawat tradisi diskusi sebagai bagian dari pembentukan kesadaran kritis kader. Sebab, perubahan yang berkelanjutan tidak lahir hanya dari kerasnya suara, tetapi juga dari ketajaman analisis, kekuatan organisasi, dan kesediaan untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat.(red/BP)
Ruang bertemu, ruang bertukar pikiran. Kritik dirawat, kesadaran diperkuat, dan perjuangan terus diuji oleh keberpihakan terhadap rakyat.
