GEOPOLITIK

Oleh: Nono Anwar Makarim
(Kompas, 28 Desember 2004)

Geografi Indonesia sungguh unik. Tak satu pun negeri yang sama dengan kita. Ribuan pulau terpisah selat dan laut menyebar dari ujung barat Sumatera sampai pojok timur Irian. Manajemen Indonesia menghadapi medan yang sulit. Jaringan hubungan fisik dan telekomunikasi terbelakang. Dunia perkapalan dan per- keretaapian kita lebih buruk daripada zaman kolonial. Lagu perjuangan, Dari Barat sampai ke Timur… sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia, enak didengar, tetapi sulit dibuktikan. Punggung Kalimantan punya Malaysia, separuh dari Irian bukan panya kita, Timor Timur sudah merdeka. Pantai Timur Sumatera sebagian ditutupi Semenanjung Malaya dan Singapura, sedangkan Filipina punya orang lain. Fisik geografis Indonesia tidak tampak sebagai suatu kesatuan.

Jika kesatuan teritorial tidak begitu memuaskan, bagaimana dengan persatuan bangsanya? Pandangan pastoral, Indonesia sejak dulu kala makmur dan sentosa, bersatu, dan menyatu, tidak sesuai dengan kenyataan. Sejak abad ke-12, Indonesia sudah dibagi dua Jawa ke timur dikuasai Kediri dan di bagian barat Sriwijaya berkuasa.

Abad ke-13 Singosari menyerbu Sriwijaya. Majapahit, yang legendaris dan menguasai wilayah yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang ditambah Semenanjung Malaya, mempertahankan hegemoni lautannya secara longgar dan simbolis Gajah Mada, berbeda dengan para pemimpin Indonesia, mengerti sifat hakikat medan wilayah kekuasaan. Tak mungkin Nusantara diperintah dari suatu pusat.

Dari pemahaman itu lahirlah geopolitik Majapahit: hegemoni kerajaan dipertahankan secara longgar. Para raja lokal yang tunduk kepadanya cukup mengakui Hayam Wuruk sebagai raja-di-raja, membayar upeti setiap tahun, dan mengikuti politik luar negeri Majapahit.

Pada abad ke-15 Majapahit diserang Daha Kediri. Daha Kediri dikalahkan Demak, yang sebelumnya sempat menundukkan Sunda Kelapa dan Banten. Lalu muncul Mataram yang hanya berkuasa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itulah Nusantara yang ditemukan penjajah Barat: suatu wilayah yang kaya, tetapi terpecah belah oleh perang intern.
Melihat kondisi geografis Indonesia, orang Belanda menciptakan suatu sistem pemerintahan yang efisien dan murah. Nederland memerintah Indonesia secara tak langsung, tetapi melalui para pemuka setempat Hal ini berlangsung hingga pertengahan abad ke-19. Baru bila terjadi pemberontakan, huru-hara, atau makar, mereka mengirim pasukan. Bila dihitung, penguasa Belanda mengalami tidak kurang dari 60 peristiwa kerusuhan, pemberontakan, makar, dan konflik internal. Dua di antaranya adalah perang jangka menengah, yaitu Perang Jawa dan Perang Padri yang memakan waktu lima tahun. Perang Aceh berlangsung selama 40 tahun. Medan Indonesia memang sulit. Bacaan tepat tentang kondisi geografis Indonesia dan pelaksanaan politik yang sesuai dengan kondisi itu pun belum cukup untuk memapannkan pemerintahan. Masih dibutuhkan operasi militer.

***

Keadaan tidak berubah pada awal kemerdekaan. Tidak kurang dari 19 konflik sosial, pemberontakan, insubordinasi berat, makar, kerusuhan, dan huru-hara umum terjadi dalam waktu lima tahun sejak proklamasi kemerdekaan. Bahkan, dua bulan setelah proklamasi, Bung Kamo tidak berhasil mengendalikan gerilyawan yang sedang bertempur melawan pasakan Inggris di Subaya. Keluhan bahwa Indonesia tidak punya kontrol atas barisannya sendiri juga sering dikemukakan dalam perundingan Indonesia-Belanda.

Pada tahun 1950-an ada enam pemberontakan daerah. Satu peristiwa makar di Sulawesi Selatan menjalin hubungan perlawanan dengan gerakan serupa di Jawa Barat. Konflik dan pemberontakan terus terja di masa demokrasi terpimpin di masa Soeharto hingga sekarang. Persatuan Indonesia tidak tampak. Yang kelihatan adalah Indonesia yang terapung di atas jaringan multikonflik lintas zaman.

Di Indonesia juga belum ada konsensus tentang dasar-dasar penyelenggaraan negara. Landasan konstitusi pun masih digugat secara terbuka di bawah panji-panji demokrasi mayoritarian. Yang merisaukan, pengisian vakum konsensus nasional diserahkan begitu saja pada pemecahan random politik praktis sehari-hari Persoalan yang kita hadapi kini adalah bagaimana melanjutkan Proyek Indonesia dalam konteks kelangkaan kesatuan dan persatuan.

Dua jurus upaya besar yang segera tampak amat diperlukan adalah nation-building dan state-building. Yang saya maksudengan nation-building sama sekali bulan yang diupayakan oleh Bung Karno dengan pidato-pidato dan program indoktrinasi Manifesto Politiknya. Program kumpul-kumpul dan berbual tentang pengamalan Pancasila pada zaman Soeharto saya masukkan dalam kategori mass persuasion yang harus dijauhi. Persuasi massa semacam itu hanya bisa dilakukan oleh suatu masyarakat politik yang dipimpin partal pelopor yang terdiri atas tenaga kader dengan keyakinan tinggi.

China punya masyarakat seperti itu. Indonesia tidak pernah punya disiplin, daya tahan, dan kemampuan seperti itu. Nation-building yang dituntut oleh perubahan zaman mengandung implikasi reorientasi total dalam fokus obyeknya. Jika persuasi massal di masa lalu memfokus pada negara dan kolektivitas abstrak yang diberi nama rakyat, maka nation-building kini memilih orang-perorangan Indonesia sebagal obyeknya.

Jika persuasi masal Bung Kamo dan Soeharto menggu nakan aksara hampa dan simbol-simbol tuna-makna, maka nation-building kita mensyaratkan pelaksanaan proyek yang nyata. Yang harus diurus adalah orang Indonesia. Dialah bagian terkecil dari bangsanya. Rekonstruksi kembali kebangsaan Indonesia yang saya maksudkan mengandung implikasi penegakan hak asasi manusia, keterbukaan dalam pelayanan masyarakat, pengurangan dan pembasmian korupsi. Dalam rekonstruksi kembali kebangsaan Indonesia termasuk perlawanan terhadap petentang-petinting oknum dan kelompok yang mempertontonkan diri ada di atas hukum karena merasa memberi makan kepada oknum dan aparatur negara. Yang dilindungi adalah orang yang diancam kejahatan bukan kejahatannya.

Sosialisasi kebijakan tidak sama sama dengan pengarahan atau wejangan. Suatu kebijakan dijelaskan kepada kelompok dan golongan dalam masyarakat sebagai suatu upaya bersama,pengorbanan bersama yang jelas-jelas ditunjukkan dan dibuktikan membawa manfaat bersama. Kembalinya peradilan memancarkan keadilan adalah bagian dari rekonstruksi itu.

Tanggung jawab harus dikembalikan perannya sebagai lembaga sosial yang ditegakkan dan dikembangkan. Keluhan tentang gedung sekolah atau jembatan yang ambruk, misalnya, harus secara refleks menimbulkan penyidikan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Yang paling efektif sebagai upaya rekonstruksi bangsa adalah apabila banjir, kemarau panjang, puso, dan malapetaka lalu lintas, yang terjadi secara periodik diatasi secara berencana, berangsur, dan terbuka. Rekonstruksi kebangsaan dengan demikian dilakukan dengan cara menanam modal trust atau rasa percaya dalam jiwa orang Indonesia.

State-building biasanya ditafsirkan sebagai pembelian tank, kendaraan lapis baja, dan pesawat tempur untuk angkatan bersenjata. Atau perumusan undang-undang yang memperkuat kedudukan jaksa dan polisi. State-building terlalu lama sudah diasosiasikan dengan penguatan tangan besi pemerintah, bukan dengan pemeliharaan dan pengembangan institusi serta daya layan pemerintahan. Menempuh jalan pintas atas nama keadaan darurat justru merusak tatanan institusional. Mengesampingkan mikrokonsensus seperti undang-undang dengan alasan “nasionalisme anti-asing” atau humanisme harus benar-benar ditimbang.

Jika konstitusi belum mencerminkan konsensus, lalu undang-undang sebagai mikrokonsensus mau dikesampingkan karena nasionalisme menuntut pemerintah ingkar janji, yang tersisa hanya mob rule, hukum jalanan. Hak milik yang sah secara hukum tak bisa begitu saja diganggu atau dibatalkan oleh unjuk rasa. Penegakan undang-undang secara jujur adalah bagian vital state-building. Akhirnya, keikutsertaan orang Indonesia dalam Proyek Indonesia harus tampak dalam pemberian akses pada informasi, pelayanan, keluhan, dan permintaan perlindungan.

***

Indonesia selama setengah abad terakhir ini terpasung oleh suatu trauma yang dialaminya sebagai akibat subversi Belanda dan Amerika Serikat pada awal kemerdekaannya. Rongrongan itu telah menimbulkan reaksi semesta dalam bentuk sentralisasi seluruh pemerintahan disatu pusat di ibu kota negara kepulauan terbesar di dunia.

Dalil Majapahit dilanggar karena pemimpin Indonesia merasa negerinya dikepung oleh niat jahat bekas penjajah yang berpandangan picik dan simpatisannya. Kata federasi, serikat, dan federalisme masuk ke dalam kamus bahasa terlarang. Desentralisasi dan otonomi dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tak dapat dibedakan lagi dari pemusatan segala kekuasaan. Berhati-hati selama satu dasawarsa masih masuk akal, tetapi terpasung selama setengah abad sudah termasuk fobia, suatu gejala kejiwaan.

Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah dewasa ini patut disambut meski di sana-sini masih terasa penyesalan para abdi dalem keraton Jakarta. Saya merasa, banyak dari gejala gagal-negara yang tampak di Indonesia berakar pada geopo litik yang tercipta pada keadaan darurat pada tahun-tahun awal kemerdekaan kita. Keadaan darurat yang bersifat sementara itu lalu dimanfaatkan oleh suatu elite untuk kepentingan etnik dan kesatuannya.

Bagaimana bacaan kondisi Indonesia oleh para pemimpin kita? Bagaimana geopolitik Indonesia yang dipraktikkan para CEO Indonesia, dari Soekarno sampai putrinya? Tak pada tempatnya untuk memberi komentar mengenai kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada saat ini beleid kabinet SBY masih pada taraf menjanjikan. Namun, bagaimana dengan kinerja Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati?

Soekarno hanya enam tahun bertahta sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Namun, bersama kita semua, ia berhasil menghancurluluhkan pelembagaan yang masih tersisa di Indonesia. Semua disubordinasikan pada revolusi. Bung Karno suka puisi perjuangan, tetapi tak suka disiplin yang dituntut dari pemimpin yang revolusioner. la lebih suka ritus bangun-jebol-bangun-jebol daripada menata institusi kepemimpinan masyarakat. Polisi, jaksa, hukum, perwakilan rakyat, musik, tari, seni rupa, ilmu pengetahuan, dan seluruh sendi kebudayaan banga ditundukkan pada revolusi. Kehancuran itu berlangsung hingga hari ini. Soekarno dijatuhkan.

Soeharto, sekali lagi bersama kita semua yang mendukungnya, memasukkan dua faktor baru dalam tafsirannya atas geopolitik Indonesia. Kekerasan dan korupsi yang sistemik. Banyak pihak menganggap Soeharto sebagai pembaca jitu dari kebudayaan bangsanya Dari situ lahir pendapat, korupsi sudah menjadi kebudayaan bangsa. Soeharto dijatuhkan. Dengan Soekarno tatanan institusional kita habis. Dengan Soeharto moral kita amblas.

Habibie membawa angin segar dari Barat. Ia menyibukkan diri dengan produksi undang-undang dan pesawat terbang. Dalam waktu 1,5 tahun tak banyak yang bisa dilakukan Pada pemilihan presiden oleh MPR bulan November 1999 banyak sekali terdengar, “asal bukan Habibie”. Mungkin ia dianggap terlalu dekat pada Soeharto.

Abdurrahman Wahid mempunyai rasa humor yang tinggi, suatu pertanda inteligensi yang tinggi pula. Namun, tampaknya masyarakat politik Indonesia lebih suka aspek humornya ke- timbang fungsi kepresidenan yang dijalankan. Baru 1 tahun 8 bulan sudah dijatuhkan. Sayang. Pandangan hidupnya, meski terkandung dalam badan yang berkali-kali diterpa malapetaka, memuat banyak ilham.

Presiden Megawati, masuk ke gelanggang kepemimpinan seperti Habibie, dari posisi wakil presiden. Berbeda dengan Soekarno dan Soeharto, mereka memangku kepresidenan secara derivatif, berdasar pelimpahan kekuasaan, bukan karena dipilih, bukan karena coup d’état. Kepresidenan Megawati merupakan teka-teki besar bagi saya. Bagaikan Srikandi yang berbekal begitu banyak harapan dan doa itu tidak hanya dari kaum perempuan sedunia tetapi juga dari orang kecil, ia turun ke medan laga, lalu berhenti di situ. Akibatnya, katastrofe. Pada pemilihan umum lalu, 14 juta pemilih berpaling dan partai yang dipimpinnya. Mereka kecewa, patah hati.

Pemerintahannya tampak tanpa imajinasi, tanpa ketegaran, tanpa energi atau arah. Sungguh membingungkan. Mungkinkah ia mempertaruhkan peranannya terlalu banyak atas suatu simbol masa lalu yang sudah terlupa oleh generasi masa kini? Atau mungkin pemilih Indonesia sudah kenyang simbol dan sekarang minta perbuatan dan hasil? Juga pada pemilu yang lalu terdengar seruan asal bukan Mega. Patut disayangkan.

Harapan kita adalah pemerintahan Presiden Yudhoyono lebih sadar akan problematik yang mendasar ini, kemudian membanting setir Proyek Indonesia ke arah yang lebih tepat.

NONO ANWAR MAKARIM
Ketua Badan Pelaksana Yayasan Aksara

Sumber: Kompas, 28 Desember 2004