Jakarta, Januari 2026 – Di tengah kepulan asap dapur umum dan barisan kotak makan yang tertata rapi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melontarkan kalimat penenang: “Model bisnis Makan Bergizi Gratis (MBG) aman, dijamin APBN.”
Sekilas, pernyataan ini terdengar seperti angin segar. Namun, bagi siapa pun yang memahami anatomi fiskal negara, kalimat tersebut terdengar seperti bunyi detik bom waktu. Mengatakan sebuah proyek konsumtif “aman” hanya karena dijamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebuah sesat pikir (fallacy) yang berbahaya.
APBN bukanlah kantong ajaib tak berdasar. Di tengah tren defisit anggaran, “jaminan APBN” sejatinya adalah eufemisme untuk “dijamin oleh utang”.
Logika Koplak: Utang untuk Makanan
Secara fundamental ekonomi, menggunakan instrumen utang (via APBN defisit) untuk membiayai infrastruktur masih bisa diperdebatkan karena ada Return on Investment (ROI) jangka panjang. Namun, menggunakan pola yang sama untuk membiayai konsumsi harian—makanan yang habis dimakan dan menjadi limbah biologis dalam hitungan jam—adalah resep bencana finansial.
Tidak ada efek pengganda (multiplier effect) yang cukup kuat untuk menutup biaya pokok utang tersebut. Kita sedang menggadaikan masa depan untuk makan siang hari ini.
Belajar dari “Mayat” BUMN
Argumen Airlangga seolah melupakan sejarah kelam BUMN Karya dan Asuransi pelat merah. Berapa banyak dari mereka yang memiliki stempel “Proyek Strategis Nasional” dan “Dijamin Negara”, namun berakhir gagal bayar, merugi triliunan, hingga terjerat skandal korupsi megah?
Label “Jaminan APBN” seringkali menciptakan moral hazard. Manajemen menjadi tidak efisien dan pengawasan melonggar karena para pelaksana tahu: jika rugi, negara pasti menambal (bailout). Dalam konteks MBG, ini membuka celah bagi para pemburu rente untuk memainkan harga bahan baku, katering fiktif, hingga mark-up distribusi.
Matematika Ngeri: Kebocoran Setara Gaji 1 Juta Guru
Jika kita membedah angka-angkanya, kata “aman” itu seketika runtuh. Berdasarkan simulasi sederhana dengan asumsi kebocoran anggaran 10% hingga 20% (angka yang lazim dalam inefisiensi proyek pemerintah), potensi kerugian negara sangat mengerikan.
Pada skala penuh di tahun 2026 dengan estimasi anggaran Rp 335 Triliun, kebocoran 20% berarti uang rakyat sebesar Rp 67 Triliun menguap begitu saja.
Untuk memberi konteks, Rp 67 Triliun yang hilang itu setara dengan:
* Membangun 8.300 Puskesmas baru lengkap dengan alat kesehatan.
* Menggaji 1,1 Juta Guru selama setahun penuh.
* Merehabilitasi 335.000 ruang kelas yang rusak.
Uang segunung itu berpotensi hilang masuk ke kantong oknum vendor dan pejabat korup, sementara rakyat dinabobokan dengan nasi kotak gratis.
Siapa yang Sebenarnya “Aman”?
Lantas, untuk siapa rasa “aman” yang dijanjikan Airlangga?
Jelas bukan untuk rakyat yang pajaknya disedot. Rasa aman itu milik para vendor dan pengusaha lingkar kekuasaan. Bagi mereka, program ini adalah surga: pasar yang pasti, pesanan yang masif, dan pembayaran yang dijamin negara—terlepas dari kualitas makanan atau efisiensi prosesnya.
Menyebut model bisnis ini aman karena dijamin APBN sama konyolnya dengan seseorang yang merasa keuangannya aman dari kebangkrutan karena masih punya limit kartu kredit. Itu bukan keamanan, itu adalah ilusi sebelum jatuh ke jurang.(red/BP)
Sumber: Lhynaa Marlina
