BLACK POST | MEDAN | 19 Desember 2025 – Harapan korban banjir di Medan untuk mendapatkan tambahan logistik harus pupus. Pemerintah Kota (Pemkot) Medan secara resmi mengembalikan seluruh paket bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (18/12).
Pengembalian ini dilakukan tak lama setelah bantuan tersebut diterima secara simbolis. Wali Kota Medan, Rico Waas, menegaskan langkah ini diambil bukan atas kehendak pemerintah daerah, melainkan instruksi langsung dari Pemerintah Pusat.
Teguran dan Narasi Kemandirian
Sumber di lingkungan Pemkot menyebutkan bahwa penerimaan bantuan asing ini sempat memicu teguran dari Jakarta. Pemerintah Pusat, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menekankan bahwa penanganan bencana banjir di Sumatera saat ini masih dalam kendali penuh negara tanpa memerlukan intervensi asing.
“Kami mendapat arahan bahwa Indonesia, khususnya pemerintah pusat, masih mampu menangani dampak bencana ini secara mandiri. Oleh karena itu, sesuai prosedur satu pintu, bantuan ini kami kembalikan kepada pihak donor (UEA) dengan permohonan maaf dan rasa hormat,” ujar Rico Waas kepada awak media.
Rincian Bantuan yang Ditolak
Adapun total bantuan yang ditarik kembali meliputi:
* 30 Ton Beras: Kualitas premium yang sedianya untuk dapur umum dan distribusi warga.
* 300 Paket Logistik: Berisi perlengkapan bayi, alat salat, dan kebutuhan dasar lainnya.
Respon Publik
Keputusan ini menuai reaksi beragam. Di satu sisi, langkah ini dinilai memperkuat citra kedaulatan bangsa. Namun di lapangan, sejumlah relawan menyayangkan birokrasi yang dianggap kaku di tengah situasi darurat.
“Sangat disayangkan. Barangnya sudah ada di depan mata, gudang logistik kita menipis, tapi harus dipulangkan karena alasan prosedur administrasi negara. Padahal warga di Medan Utara masih sangat butuh,” ungkap salah satu koordinator relawan banjir yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, bantuan tersebut telah diproses untuk dikembalikan ke pihak perwakilan UEA, sementara Pemkot Medan berjanji akan memaksimalkan serapan anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) APBD untuk menutupi kebutuhan logistik yang batal diterima tersebut. (Tim/Redaksi/BP)
