Viral pemutaran film dokumenter berjudul ‘Pesta Babi’ yang sempat memicu reaksi dan pengecekan dari aparat di sejumlah daerah, mendapatkan sorotan khusus dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai. Menurut politikus asal Papua ini, konten film tersebut sejatinya adalah kritik keras atas maraknya pengrusakan hutan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk tanah Papua, bukan sekadar judul yang terdengar kontroversial.
Pernyataan itu disampaikan Yorrys saat ditemui awak media sebelum Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN” di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026). Ia mengimbau masyarakat maupun pemerintah untuk melihat pesan utuh yang disampaikan, bukan terpaku pada judulnya saja.
“Sebenarnya begini, kalau Anda menonton, jangan lihat judulnya ya. Kalau judul memang terkesan lain. Tapi kalau ditonton secara keseluruhan, ini menjelaskan masalah pengrusakan hutan di seluruh Indonesia, bukan cuma di Papua,” tegas Yorrys.
Ia pun menilai respons aparat yang mempertanyakan izin dan sumber pendanaan justru menjadi ‘bantuan’ bagi pembuat film, sehingga isi dokumenter itu makin menyebar luas dan jadi perbincangan publik.
“Ini strategi produser yang menurut saya hebat. Cuma karena ditanggapi berlebihan, ditanya siapa yang biayai dan sebagainya, akhirnya semua orang jadi tahu, malah makin viral ke mana-mana,” tambahnya sambil tersenyum.
Terkait isu pelarangan yang sempat mengemuka, Yorrys mengaku sudah mengonfirmasi langsung ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. “Secara resmi tidak ada larangan. Kalau ada pengecekan, itu mungkin inisiatif anggota di lapangan saja,” jelasnya.
Soroti PSN Merauke: Hutan Ditebang, Kayu Hilang, Ganti Rugi Sangat Rendah
Lebih dalam, Yorrys kembali menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, yang membuka lahan seluas 2,5 juta hektar untuk pertanian padi dan tebu. Ia mempertanyakan kejelasan nasib kekayaan hutan yang ditebang habis demi proyek tersebut.
“Kalau dibuka untuk padi dan tebu, pertanyaannya: hutan-hutan itu dihabiskan ke mana? Pasti ada penebangan, ada pembukaan lahan besar-besaran, tapi ke mana hasil kayunya? Tidak ada kejelasan,” tandasnya.
Poin yang paling disayangkan Yorrys adalah nilai ganti rugi lahan bagi warga setempat yang disebut hanya Rp300.000 per hektar. Angka itu dinilainya sangat rendah, tidak manusiawi, dan menunjukkan pola pembebasan lahan yang keliru.
“Kita terima laporan soal harga itu. Ini keliru besar. Seharusnya warga dijadikan mitra, ada rasa memiliki bersama. Bukan sekadar dibayar murah lalu selesai. Itu tidak manusiawi,” tegas Yorrys mengakhiri pernyataannya.
Sumber: Suaradotcom
