BLACK POST | Di hampir semua negara, kebijakan pangan selalu memiliki dimensi politik yang kuat. Kajian kebijakan publik menunjukkan bahwa program yang menyentuh kebutuhan dasar—seperti pangan dan gizi—memiliki tingkat penerimaan publik yang sangat tinggi (Devereux & Sabates-Wheeler, 2004). Atas nama kesehatan dan masa depan generasi, negara hadir sebagai penyedia. Dalam konteks ini, kebijakan pangan kerap dipersepsikan sebagai kebijakan yang nyaris tak mungkin diperdebatkan.
Namun, sejarah ekonomi global memperlihatkan bahwa niat baik tidak selalu berbanding lurus dengan keberlanjutan fiskal dan ketahanan ekonomi. Ketika intervensi negara pada pangan tidak diiringi perhitungan anggaran yang cermat serta penguatan sektor produksi, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan beban jangka panjang.
Pengalaman sejumlah negara dapat menjadi rujukan kehati-hatian.
Pelajaran dari Sri Lanka: Populisme dan Disiplin Fiskal
Krisis ekonomi yang melanda pada 2022 merupakan contoh kegagalan kebijakan fiskal yang terakumulasi. Laporan IMF (2023) mencatat bahwa pemotongan pajak besar-besaran pada 2019 menyebabkan penurunan signifikan penerimaan negara, sementara belanja publik dan kewajiban utang tetap meningkat.
Dalam kondisi fiskal yang melemah, pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang minim transisi, termasuk pelarangan pupuk kimia secara mendadak pada 2021. Sejumlah kajian akademik (Gunawardana, 2022) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak langsung pada penurunan produktivitas pertanian dan memperburuk ketahanan pangan nasional.
Pelajaran utama dari Sri Lanka bukan terletak pada satu kebijakan tertentu, melainkan pada lemahnya manajemen risiko dan disiplin fiskal. Populisme yang tidak ditopang kapasitas anggaran terbukti mempercepat krisis.
Argentina: Bantuan Sosial dan Ketergantungan Struktural
Berbeda dengan Sri Lanka yang mengalami krisis akut, menghadapi persoalan struktural yang berlangsung puluhan tahun. Literatur ekonomi politik Amerika Latin (Dornbusch & Edwards, 1991; World Bank, 2020) mencatat bahwa subsidi dan bantuan sosial digunakan secara luas untuk meredam tekanan sosial di tengah inflasi dan ketimpangan.
Masalah muncul ketika kebijakan tersebut tidak disertai reformasi fiskal dan moneter yang konsisten. Defisit anggaran kronis dibiayai melalui ekspansi moneter, yang pada akhirnya mendorong inflasi tinggi dan melemahkan daya beli masyarakat. Ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal—termasuk IMF—menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Pengalaman Argentina menunjukkan bahwa bantuan sosial tanpa exit strategy berisiko menciptakan ketergantungan struktural, baik pada level rumah tangga maupun negara.
Venezuela: Ketika Pangan Menjadi Instrumen Politik
Kasus memperlihatkan dimensi lain dari kebijakan pangan. Program distribusi pangan murah CLAP pada awalnya dirancang sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan kelangkaan bahan pokok. Namun, laporan Human Rights Watch (2019) serta analisis Brookings Institution menunjukkan bahwa distribusi pangan kerap dikaitkan dengan loyalitas politik.
Dalam literatur ilmu politik, kondisi ini dikenal sebagai clientelism, yakni penggunaan sumber daya negara untuk mempertahankan dukungan politik (Kitschelt & Wilkinson, 2007). Ketika akses pangan sangat bergantung pada negara, relasi antara warga dan pemerintah menjadi tidak seimbang.
Relevansi bagi Indonesia
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mendukung atau menentang pihak politik mana pun, melainkan untuk mendorong diskusi kebijakan publik yang berbasis data, keberlanjutan fiskal, dan kepentingan jangka panjang masyarakat.
Indonesia saat ini tengah menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tujuan mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara normatif, tujuan tersebut sejalan dengan rekomendasi WHO dan UNICEF terkait intervensi gizi anak.
Namun, kajian kebijakan publik menegaskan bahwa program pangan berskala besar perlu diuji melalui beberapa pertanyaan mendasar (OECD, 2021). Pertama, keberlanjutan fiskal, termasuk dampaknya terhadap defisit dan pembiayaan utang jangka panjang. Kedua, kapasitas produksi domestik, agar kebijakan tidak mendorong ketergantungan impor pangan. Ketiga, tata kelola dan ruang evaluasi, termasuk keterbukaan terhadap kritik sebagai bagian dari perbaikan kebijakan.
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap tujuan sosial kebijakan, melainkan prasyarat agar kebijakan publik tidak berhenti sebagai solusi jangka pendek.
Penutup
Negara yang kuat tidak hanya hadir dalam distribusi, tetapi juga dalam membangun kapasitas produksi dan menjaga kesehatan fiskal. Literatur pembangunan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sosial ditentukan oleh keseimbangan antara perlindungan sosial dan produktivitas ekonomi (Rodrik, 2011).
Sejarah menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan sering kali bukan disebabkan oleh tujuan yang keliru, melainkan oleh pengabaian terhadap batas kemampuan ekonomi negara. Indonesia masih memiliki ruang untuk belajar—agar kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat masa depan tidak justru menjadi beban bagi generasi berikutnya. (Red/Opn/BP)
Penulis: Marlina
Rujukan Singkat
Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). Transformative Social Protection. IDS.
Dornbusch, R., & Edwards, S. (1991). The Macroeconomics of Populism in Latin America.
Human Rights Watch. (2019). Venezuela’s Humanitarian Emergency.
IMF. (2023). Sri Lanka: Article IV Consultation.
Kitschelt, H., & Wilkinson, S. (2007). Patrons, Clients and Policies.
OECD. (2021). Building Effective Social Protection Systems.
Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox.
World Bank. (2020). Argentina Economic Update.
